SEJARAH DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Berbicara mengenai sejarah kelembagaan, pandangan kita tidak terlepas dari masa lampau. Dengan demikian, maka berdirinya Dinas Pertanian dan Peternakan adalah berawal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman penjajahan Hindia Belanda.
Pada tanggal 1 Januari 1905, Pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga pertanian pusat yang diberi nama Departement van Landbouw Dienst (LVD), guna memajukan usaha pertanian rakyat. Secara perlahan namun pasti, organisasi tersebut terus berkembang, baik secara kelembagaan maupun perluasan cakupan kegiatannya. Bahkan setelah Indonesia merdeka, organisasi ini tidak pernah dibubarkan, malahan terus disempurnakan hingga menjelma menjadi Departemen Pertanian yang sekarang kita kenal dengan nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Pada tahun 1948, lembaga ini mulai dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri dan diperluas organisasinya hingga ke wilayah provinsi/ kabupaten. Menyadari betapa strategisnya lembaga ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat tani, maka di tingkat distrik (kabupaten) dijelmakan ke dalam bentuk yang lebih otoritatif yakni lembaga Ajund Landbaouw Consult District Musi Rawas. Distrik Musi Rawas (dahulu beribukota di Lubuklinggau) adalah salah satu distrik yang dipilih pemerintah pusat untuk dibentuk lembaga Ajund Landbouw Consult (ALC).
Pada awalnya lembaga ini dipimpin oleh Bapak Soemadi (1948-1949), kemudian dilanjutkan oleh Bapak Mas Hanafi Sutisna hingga tahun 1950. Dinamika pembangunan pertanian dari dua periode kepemimpinan ini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, lembaga Ajun Landbouw Consult diganti menjadi Jawatan Pertanian Rakyat (1950-1968), dan sebagai pimpinan pada periode perubahan ini adalah Bapak Somad (1950-1954). Pada akhir 1954, pimpinan jawatan ini mengalami kekosongan, dan untuk mengisi kekosongan tersebut, dijabat oleh Bapak Kasim hingga awal tahun 1955. Walaupun pascapensiun, Bapak Kasim tetap aktif di lembaga kelompoktani di desa Megang Lubuklinggau.
Pada periode 1955-1959, pimpinan Jawatan Pertanian Rakyat dijabat oleh Bapak Soemarno. Dan pada saat inilah jabatan pimpinan Jawatan Pertanian Rakyat Musi Rawas berlatar belakang pendidikan kejuruan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA). Setelah masa kepemimpinan beliau, kemudian digantikan oleh Bapak Nana Halim (1959-1960), dilanjutkan oleh Bapak Soemali (1960-1966) dan kemudian dijabat oleh Bapak Zakaria (1966-1968) sebagai pejabat terakhir di lembaga yang bernama Jawatan Pertanian Rakyat.
Pada akhir tahun 1968, Jawatan Pertanian Rakyat berganti nama menjadi Dinas Pertanian Rakyat hingga tahun 1979, dan pada periode ini pula jabatan pimpinan berganti istilah menjadi kepala dinas hingga sekarang. Pada periode 1968-1973, yakni periode pascahuru-hara G30S-PKI diperkenalkan jargon Repelita, dan lembaga ini dipimpin oleh Bapak Abdullah Hasibuan. Beliau adalah anak guru ngaji, tokoh NU yang mukim di Q2 Wonorejo Tugumulyo. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ir. Saidi Harun (1973-1976) yang merupakan putra daerah Musi Rawas (kelahiran Muarakelingi).
Sesudah kepemimpinan Bapak Ir. Saidi Harun, jabatan kepala dinas digantikan oleh Bapak Ir. Arsyad Abdullah (1976-1977) yang menjabat kurang dari satu tahun, untuk kemudian jabatan kepala dinas diserahkan kepada Bapak Ir. Idris Sapudin (1977-1981).
Dari Bapak Ir. Idris Sapudin, jabatan kepala dinas diserahkan kepada Bapak Ramli Hasan (1981-1986). Pada masa kepempinan Bapak Ramli Hasanlah Musi Rawas mencapai prestasi sebagai kabupaten berswasembada beras (1982) mendahului tingkat nasional yang baru dicapai pada tahun 1984. Keberhasilan Musi Rawas adalah berkat adanya program Operasi Karya Makmur (OKM) yang gulirkan oleh Gubernur Sainan Sagiman. Periode ini adalah periode keemasan lembaga Bimas yang kemudian menjadi program unggulan nasional dan berhasil mencetak tinta emas sejarah bangsa sebagai negara yang berswasembada beras hingga mendapatkan penghargaan dunia di Roma Italia.
Sejarah kemudian berlanjut, dari Bapak Ramli Hasan tongkat kepemimpinan diteruskan kepada Bapak Dachrul Makmur, BSc (1986-1991), kemudian kepada Bapak Ir. Syazili Toyib (1991-1996). Masa kepemimpin Ir. Syazili Toyib adalah masa ketika mulai terjadi gejala ”leveling off” (peningkatan produksi padi yang stagnan) secara nasional dan mulai terjadi perubahan paradigma dari revolusi hijau (full teknologi kimia pupuk/pestisida) ke era revolusi biru (pertanian ramah lingkungan). Beliau adalah mantan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di Musi Rawas, dan meninggal akibat kecelakaan kendaraan dalam masa tugas pendidikan kepemimpinan (Diklatpim) tahun 1996.
Sepeninggal Bapak Ir. Syazili Toyib, jabatan kepala dinas digantikan oleh Bapak Ir. H. Sumarno, MM (1996-2004) yang sebelum menjabat kepala dinas, sebelumnya beliau menjabat sebagai PPS dan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Musi Rawas, Lahat dan OKU. Pada masa kepemimpinan Bapak Ir. H. Sumarno, MM terjadi perubahan birokrasi pemerintahan yang kita kenal otonomi daerah.
Sehubungan Bapak Ir. H. Sumarno, MM dipromosikan menjadi pejabat Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Musi Rawas, maka naiklah jabatan Bapak H. Abdul Muis Bakub, SP. MM (2004-2009) menjadi kepala dinas, yang semula menjabat sebagai Sekretaris SPH Bimas dan Wakil Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas. Pada masa inilah terjadi perpindahan kantor dinas dari Talangjawa Lubuklinggau ke Muarabeliti (2007) sebagai ibukota baru Kabupaten Musi Rawas.
Karena Bapak H. Abd. Muis Bakub, SP, MM mulai memasuki masa persiapan pensiun (MPP), maka tongkat jabatan dilanjutkan oleh Bapak Hendy U. Purnoto (2009-2012). Setelah Bapak Hendy U. Purnoto tongkat jabatan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Zaini Amin, MS hingga akhir tahun 2013. Setelah itu Jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas dipercayakan kepada Bapak Ir. H. Suharto, MM dari bulan April 2013 hingga saat ini.
Kembali kepada eksistensi lembaga pertanian, fakta sejarah menunjukkan bahwa jawatan pertanian merupakan dinas teknis yang pertama kali berdiri di Kabupaten Musi Rawas. Semula berkantor di Jln. Kaswari Talangbandung, kemudian pindah ke Jln. Yos Sudarso Nomor 9 Talangjawa Lubuklinggau, dengan kondisi bangunan kantor semi permanen berbentuk rumah panggung yang sangat sederhana. Kondisi bangunan tersebut belum mendapat dukungan dana pemerintah, baik dari pusat maupun daerah hingga tahun 1970-an.
Ketika terbit UU Nomor 22 Tahun 1999, yang merupakan tonggak sejarah bergulirnya era otonomi daerah, Kabupaten Musi Rawas mengalami pemekaran wilayah. Dan berdasarkan UU Nomor : 7 Tahun 2001, terbentuklah daerah otonom baru hasil pemekaran yakni Pemerintah Kota Lubuklinggau. Hal ini berimbas terhadap perpindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Muarabeliti. Pada awal 2007, Dinas Pertanian dipindahkan dari Talangjawa Lubuklinggau ke Muarabeliti sebagai dinas daerah pertama (bersama Dinas Pendidikan) yang menempati ibukota baru di Muarabeliti.
Semenjak orde otonomi daerah dan terbitnya PP Nomor 41 Tahun 2007, maka kelembagaan dinas daerah mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan Perda Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008, Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas berubah nama menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berikut perubahan struktur organisasinya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berubah menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan.